Sejarah PGRI: Gerakan Guru dan Perjuangan Pendidikan Sebelum Kemerdekaan

Sejarah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI merupakan bagian penting yang perlu dipahami oleh setiap guru di lingkungan pendidikan. Bukan sekadar sebagai pengetahuan organisasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun jati diri.

Pemahaman tersebut mencakup asal-usul PGRI, perkembangan organisasi guru, kondisi pendidikan pada masa penjajahan, serta perjuangan para guru dalam memperjuangkan pendidikan dan kehidupan bangsa.

Pembahasan mengenai sejarah PGRI juga penting agar generasi sekarang tidak melupakan perjalanan panjang organisasi guru di Indonesia. Terdapat ungkapan Latin, Historia Magistra Vitae, yang berarti sejarah adalah guru kehidupan. Melalui sejarah, masyarakat dapat mempelajari berbagai peristiwa, perjuangan, keberhasilan, dan kesalahan masa lalu untuk membangun kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang.

Dengan mempelajari sejarah PGRI, kita dapat melihat bagaimana kehidupan dan perjuangan organisasi guru berkembang di Indonesia, terutama sebelum kemerdekaan.

Gerakan Guru pada Masa Perjuangan

Sejarah PGRI sebelum kemerdekaan tidak dapat dipisahkan dari gerakan para guru pada masa perjuangan. Istilah “gerakan” menunjukkan adanya aktivitas, semangat, daya kerja, usaha, dan doa yang dilakukan oleh para guru untuk memperjuangkan pendidikan.

Para guru tidak hanya berkumpul sebagai kelompok profesi. Mereka berusaha membangun persatuan dan memperjuangkan pendidikan sebagai salah satu jalan menuju kemajuan bangsa. Pendidikan dipandang sebagai pintu gerbang perubahan karena melalui pendidikan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, membangun kesadaran, dan memahami hak-haknya.

Pada masa penjajahan, perjuangan dalam bidang pendidikan memiliki arti yang sangat penting. Apabila masyarakat hanya berdiam diri, tidak belajar, dan tidak memperjuangkan nasibnya, penjajahan dapat berlangsung semakin lama. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu alat yang mampu membangkitkan kesadaran masyarakat untuk keluar dari keterbelakangan dan penindasan.

Dari sinilah dapat dipahami bahwa dalam diri PGRI telah lama mengalir napas perjuangan. Semangat tersebut tumbuh dari pengalaman para guru dalam menyaksikan ketidakadilan, keterbatasan akses pendidikan, diskriminasi, dan berbagai bentuk perlakuan yang tidak setara pada masa pemerintahan kolonial.

Permasalahan Pendidikan pada Masa Kolonial Belanda

Pada masa penjajahan Belanda, terdapat bermacam-macam sekolah yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kebijakan pemerintah kolonial. Keberadaan banyak jenis sekolah tersebut menjadi salah satu persoalan pendidikan karena tidak semua masyarakat memperoleh kesempatan belajar yang sama.

Salah satu latar belakang pendirian sekolah-sekolah pada masa itu adalah pelaksanaan Politik Etis. Kebijakan ini muncul setelah berkembangnya kritik di Belanda terhadap praktik kolonial yang hanya mengambil keuntungan dari wilayah jajahan tanpa memberikan kesejahteraan yang berarti kepada penduduk Hindia Belanda.

Melalui Politik Etis, pemerintah kolonial mulai memberikan perhatian terhadap beberapa bidang, termasuk pendidikan. Sejumlah sekolah kemudian didirikan di berbagai wilayah. Meskipun demikian, pelaksanaan Politik Etis tidak sepenuhnya berjalan dengan baik dan tidak benar-benar memberikan akses pendidikan yang setara kepada seluruh masyarakat.

Bukti dari ketimpangan tersebut terlihat dari sistem pendidikan yang dibedakan berdasarkan golongan sosial, keturunan, wilayah tempat tinggal, dan kedudukan dalam masyarakat. Pendidikan pada masa kolonial bersifat terpilah-pilah. Masyarakat ditempatkan dalam kategori tertentu, kemudian memperoleh jenis pendidikan yang berbeda sesuai dengan status yang ditentukan oleh pemerintah kolonial.

Kondisi tersebut kemudian menjadi persoalan yang berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan Indonesia. Sekolah tidak semata-mata menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi bagian dari sistem sosial kolonial yang membedakan masyarakat berdasarkan kelas dan kelompoknya.

Perbedaan Sekolah di Desa dan Perkotaan

Pada masa kolonial terdapat sekolah rakyat yang berada di desa-desa. Sekolah tersebut umumnya diberikan kepada keluarga tertentu yang dianggap mampu atau memenuhi persyaratan yang ditentukan. Akses terhadap sekolah juga berkaitan dengan wilayah administratif, seperti kabupaten, kota, atau kawedanan.

Sementara itu, sekolah yang berada di wilayah perkotaan memiliki karakteristik yang berbeda. Beberapa sekolah menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan ditujukan terutama bagi kelompok bangsawan, kaum priyayi, keturunan Eropa, atau masyarakat yang memiliki kedudukan tertentu.

Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan belum menjadi hak yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk. Kesempatan belajar sangat dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, status sosial, tempat tinggal, dan kelompok etnis.

Kaum ningrat dan keturunan Eropa memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan berbahasa Belanda. Sebaliknya, sebagian besar masyarakat pribumi hanya dapat mengikuti pendidikan dengan fasilitas dan jenjang yang lebih terbatas.

Situasi inilah yang kemudian melahirkan kesadaran di kalangan guru dan masyarakat terdidik. Mereka melihat bahwa apabila tidak ada usaha untuk mengubah keadaan, pendidikan akan terus menjadi alat pemisah antara kelompok yang memiliki kekuasaan dan masyarakat yang hidup dalam keterbatasan.

Peran Guru bagi Pemerintah Kolonial

Pemerintah kolonial memandang guru sebagai “pisau bermata dua” karena memiliki dua peranan yang bertolak belakang:

• Sebagai pelaksana pendidikan kolonial, guru dibutuhkan untuk mengajar dan menjalankan sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah Belanda
• Sebagai pembangun kesadaran masyarakat, guru dapat membuka cara berpikir murid, menumbuhkan sikap kritis, dan memperkenalkan gagasan tentang keadilan serta kemerdekaan.

Pemerintah kolonial menyadari bahwa pendidikan tidak hanya dapat digunakan untuk mempertahankan sistem pemerintahan, tetapi juga dapat melahirkan perlawanan. Masyarakat yang mulai terdidik akan memiliki kemampuan membaca keadaan, memahami ketimpangan, serta menyadari posisi mereka sebagai bangsa yang dijajah.

Karena itu, pelaksanaan Politik Etis dalam bidang pendidikan tidak sepenuhnya diarahkan untuk mencerdaskan seluruh masyarakat. Pemerintah kolonial tetap melakukan pembatasan dan pengawasan agar pendidikan tidak berkembang menjadi kekuatan yang mengancam kekuasaan mereka.

Dalam beberapa jenis pendidikan, masyarakat juga lebih banyak diarahkan untuk mempelajari keterampilan praktis atau pekerjaan tangan. Kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai cara pemerintah kolonial untuk menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan, sekaligus membatasi berkembangnya pemikiran kritis yang dapat memicu perlawanan pada masa mendatang.

Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, sekolah-sekolah pada masa kolonial tetap melahirkan kelompok masyarakat terdidik. Dari lingkungan pendidikan tersebut kemudian muncul tokoh-tokoh yang mempunyai kesadaran kebangsaan dan berperan dalam perkembangan pendidikan, pers, organisasi, serta perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Jenis Lembaga Pendidikan Guru Masa Kolonial

Beberapa lembaga pendidikan guru yang berkembang pada masa kolonial antara lain:

• Normal School, yaitu lembaga yang mempersiapkan calon guru melalui pendidikan dan pelatihan mengajar.
• Kweekschool, yaitu sekolah pendidikan guru yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar.
• Hollandsch-Inlandsche Kweekschool, yaitu sekolah guru yang diperuntukkan bagi kalangan pribumi.
• Hollandsch-Chineesche Kweekschool, yaitu sekolah pendidikan guru bagi masyarakat keturunan Tionghoa.
• Hogere Kweekschool (HKS), yaitu sekolah guru tingkat atas.
• Kolese Xaverius Muntilan, lembaga pendidikan guru dan sekolah berbasis keagamaan Katolik.

Normal School sebagai Sekolah Pendidikan Guru

Salah satu bentuk lembaga pendidikan guru pada masa kolonial dikenal dengan istilah Normal School. Istilah ini banyak digunakan di berbagai negara untuk menyebut lembaga pendidikan yang bertugas mempersiapkan calon guru.

Normal School merupakan sekolah yang memberikan pendidikan dan pelatihan kepada seseorang agar memiliki kemampuan mengajar. Para peserta didik tidak hanya mempelajari materi pengetahuan, tetapi juga dipersiapkan untuk menjalankan tugas sebagai pendidik.

Keberadaan sekolah pendidikan guru menjadi sangat penting karena pemerintah kolonial memerlukan tenaga pengajar untuk menjalankan sekolah-sekolah yang telah didirikan. Namun, sebagaimana sistem pendidikan kolonial pada umumnya, pendidikan guru juga dipengaruhi oleh pengelompokan dan diskriminasi berdasarkan status sosial serta latar belakang peserta didik.

Perbedaan perlakuan tersebut terlihat dari adanya beberapa jenis sekolah guru yang ditujukan kepada golongan masyarakat tertentu. Sekolah untuk penduduk pribumi tidak selalu memiliki kedudukan, fasilitas, dan peluang yang sama dengan sekolah yang diperuntukkan bagi kelompok Eropa atau kelompok lainnya.

Kweekschool dan Pendidikan Calon Guru

Selain Normal School, terdapat pula lembaga pendidikan yang dikenal dengan istilah Kweekschool. Secara umum, Kweekschool merupakan sekolah yang didirikan untuk mendidik dan mempersiapkan calon guru.

Sekolah ini menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah perkembangan profesi guru di Indonesia. Melalui Kweekschool, para peserta didik memperoleh pendidikan yang nantinya dapat digunakan untuk mengajar di sekolah-sekolah pada masa kolonial.

Akan tetapi, pemerintah Belanda membentuk berbagai jenis Kweekschool berdasarkan kelompok masyarakat. Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa sistem pendidikan kolonial dirancang secara hierarkis dan diskriminatif.

Salah satu jenisnya adalah Hollandsch-Inlandsche Kweekschool, yaitu sekolah pendidikan guru yang diperuntukkan bagi kalangan pribumi atau masyarakat yang pada masa kolonial disebut sebagai inlander. Istilah tersebut digunakan oleh pemerintah kolonial untuk menyebut penduduk asli di wilayah jajahan Hindia Belanda.

Meskipun masyarakat pribumi telah memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan guru, perlakuan yang diterima belum tentu sama dengan kelompok kolonial. Terdapat perbedaan dalam kualitas pendidikan, kedudukan sosial, kesempatan kerja, dan penghargaan yang diberikan kepada para lulusannya.

Keberadaan sekolah-sekolah guru tersebut menjadi bukti bahwa pendidikan calon guru sebenarnya telah berkembang sejak masa kolonial. Di berbagai wilayah, termasuk Probolinggo, Jawa Timur, pernah terdapat Kweekschool yang menjadi tempat pendidikan bagi calon-calon guru.

Foto-foto dan dokumentasi sekolah guru pada masa tersebut memberikan gambaran bahwa benih-benih lahirnya tokoh pendidikan telah muncul jauh sebelum Indonesia merdeka. Dari lembaga-lembaga inilah kemudian lahir orang-orang yang mempunyai kemampuan mengajar, berkarya, dan memberikan kontribusi besar kepada masyarakat.

Banyak alumni Kweekschool yang pada awalnya dipersiapkan untuk menjadi guru, tetapi kemudian berkembang menjadi tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Pendidikan guru ternyata memberikan dasar intelektual, kedisiplinan, kemampuan berkomunikasi, serta kepekaan sosial yang sangat berguna dalam berbagai bidang kehidupan.

Sejumlah alumni Kweekschool (sekolah guru) yang kemudian berkembang menjadi tokoh penting Indonesia, antara lain:

1. A.H. Nasution, yang pernah menjadi guru sebelum dikenal sebagai tokoh militer nasional.
2. Tan Malaka, seorang pendidik, pemikir, aktivis politik, dan pejuang kemerdekaan.
3. Otto Iskandardinata, tokoh pergerakan nasional yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan.

Abdul Haris Nasution, sebelum dikenal sebagai tokoh militer dan salah satu jenderal penting dalam sejarah Indonesia, A.H. Nasution pernah menempuh pendidikan guru dan menjalani profesi sebagai pengajar.

Latar belakang tersebut memperlihatkan bahwa perjalanan hidup seorang tokoh tidak selalu berlangsung dalam satu bidang. Pendidikan keguruan dapat membentuk kemampuan berpikir, kepemimpinan, kedisiplinan, dan pemahaman terhadap masyarakat yang kemudian berguna ketika seseorang mengabdi dalam bidang lain.

Tokoh lain yang juga berkaitan dengan pendidikan guru adalah Tan Malaka. Ia dikenal sebagai pemikir, aktivis politik, pejuang kemerdekaan, dan tokoh revolusioner yang sangat diperhitungkan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Pemikiran Tan Malaka menunjukkan kuatnya hubungan antara pendidikan dan perjuangan politik. Baginya, pendidikan tidak cukup hanya mengajarkan keterampilan dasar. Pendidikan harus mampu membebaskan pikiran, mengembangkan keberanian, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap ketidakadilan.

Selain A.H. Nasution dan Tan Malaka, Otto Iskandardinata juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang pernah memperoleh pendidikan keguruan. Ia kemudian tumbuh menjadi tokoh pergerakan nasional yang aktif memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia.

Kehadiran para alumni sekolah guru dalam berbagai bidang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sejak dahulu memiliki orang-orang yang cerdas, kritis, dan berkomitmen tinggi. Mereka bukan hanya menjalankan profesi sebagai pengajar, tetapi juga tampil sebagai pemimpin, seniman, pemikir, aktivis, dan pejuang kemerdekaan.

Hal tersebut menjadi bukti bahwa pendidikan guru memiliki peranan besar dalam membentuk elite intelektual Indonesia. Dari ruang-ruang pendidikan yang semula dibentuk untuk memenuhi kebutuhan kolonial, justru lahir tokoh-tokoh yang kemudian menentang penjajahan.

Hogere Kweekschool sebagai Sekolah Guru Tingkat Atas

Dalam perkembangan pendidikan guru pada masa kolonial, terdapat pula Hogere Kweekschool atau HKS. Lembaga ini dapat dipahami sebagai sekolah guru tingkat atas yang mempersiapkan para lulusannya untuk menjadi tenaga pendidik.

Salah satu Hogere Kweekschool yang dikenal berada di Bandung. Sekolah tersebut melahirkan sejumlah alumni yang kemudian memberikan pengaruh besar terhadap pendidikan dan kebudayaan Indonesia.

Salah satu tokoh yang dikaitkan dengan pendidikan guru di Bandung adalah Ibu Sud. Ia dikenal sebagai guru sekaligus pencipta lagu anak-anak yang sangat berpengaruh dalam perkembangan pendidikan Indonesia.

Karya-karya Ibu Sud mempunyai karakteristik yang sederhana, menggunakan teks pendek, mudah dipahami, dan mudah dihafalkan oleh anak-anak. Lagu-lagunya tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi media pendidikan yang membantu menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi muda.

Kehadiran tokoh seperti Ibu Sud memperlihatkan bahwa sekolah guru tidak hanya melahirkan tenaga pengajar di ruang kelas. Pendidikan guru juga melahirkan orang-orang yang mampu mengembangkan metode pembelajaran kreatif melalui seni, musik, bahasa, dan kebudayaan.

Hollandsch-Chineesche Kweekschool dan Pengelompokan Berdasarkan Etnis

Selain sekolah guru untuk masyarakat pribumi, pemerintah kolonial juga mendirikan Hollandsch-Chineesche Kweekschool. Sekolah ini diperuntukkan bagi masyarakat keturunan Tionghoa.

Keberadaan sekolah tersebut semakin menunjukkan bagaimana pemerintah Belanda mengelompokkan pendidikan berdasarkan golongan etnis. Masyarakat pribumi, keturunan Tionghoa, dan keturunan Eropa ditempatkan dalam jalur pendidikan yang berbeda.

Sistem tersebut tidak hanya menentukan sekolah yang dapat dimasuki seseorang, tetapi juga dapat memengaruhi bahasa pengantar, kualitas pendidikan, kesempatan bekerja, dan kedudukan sosial setelah lulus.

Salah satu tokoh terkenal yang pernah menempuh pendidikan di lingkungan sekolah guru untuk keturunan Tionghoa adalah Petrus Kanisius Ojong atau P.K. Ojong. Ia juga dikenal memiliki nama Auw Jong Peng Koen.

P.K. Ojong merupakan tokoh penting dalam perkembangan pers dan penerbitan di Indonesia. Ia lahir di Bukittinggi dan dikenal sebagai sosok yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan, media, serta penerbitan buku.

Pemikiran dan kiprah P.K. Ojong kemudian memberikan kontribusi terhadap perkembangan dunia pers Indonesia. Namanya sangat berkaitan dengan pertumbuhan media nasional, termasuk Kompas, serta berbagai kegiatan penerbitan yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan intelektual masyarakat.

Perjalanan P.K. Ojong memperlihatkan bahwa lulusan sekolah guru tidak selalu melanjutkan profesinya hanya sebagai pengajar. Pendidikan yang diperoleh dapat menjadi landasan untuk berkarya di bidang pers, penerbitan, kebudayaan, dan pembangunan masyarakat.

Pada masa kolonial, penggolongan pendidikan tidak hanya terlihat dalam sekolah guru. Belanda juga mendirikan sekolah seperti Hollandsch-Inlandsche School yang diperuntukkan bagi masyarakat pribumi tertentu. Keberadaan berbagai jenis sekolah tersebut memperjelas bahwa sistem pendidikan Hindia Belanda dibangun berdasarkan lapisan sosial dan pengelompokan penduduk.

Kolese Xaverius Muntilan dan Lahirnya Tokoh Perjuangan

Selain sekolah-sekolah yang dikelola langsung oleh pemerintah kolonial, terdapat pula lembaga pendidikan guru dan sekolah berbasis keagamaan. Salah satu lembaga yang dikenal pada masa itu adalah Kolese Xaverius Muntilan.

Lembaga tersebut memiliki corak pendidikan Katolik dan dalam beberapa hal menyerupai pendidikan seminari. Dari lingkungan pendidikan inilah lahir sejumlah tokoh yang kemudian memberikan kontribusi besar dalam bidang pendidikan, seni, kebudayaan, dan perjuangan nasional.

Salah satu tokoh yang pernah memperoleh pendidikan di Muntilan adalah Cornel Simanjuntak. Ia dikenal sebagai komponis, pencipta lagu, dan pejuang yang mempunyai tempat penting dalam sejarah musik perjuangan Indonesia.

Cornel Simanjuntak menunjukkan bahwa lembaga pendidikan pada masa kolonial tidak hanya menghasilkan guru dalam pengertian formal. Para alumninya juga berkembang menjadi seniman, pemikir, aktivis, dan pejuang yang menggunakan kemampuan intelektual serta kreativitasnya untuk membangkitkan semangat kebangsaan.

Melalui lagu dan karya-karya musikal, semangat perjuangan dapat disampaikan kepada masyarakat dengan cara yang kuat dan mudah diterima. Seni menjadi salah satu medium yang mampu menumbuhkan kesadaran, keberanian, dan rasa cinta terhadap tanah air.

Sistem Pendidikan Kolonial yang Terpisah Berdasarkan Golongan

Pendidikan pada masa Hindia Belanda diselenggarakan melalui sistem yang terkotak-kotak berdasarkan golongan penduduk. Anak-anak pribumi, keturunan Tionghoa, dan golongan Eropa tidak belajar dalam sekolah yang sama, melainkan ditempatkan pada lembaga pendidikan yang berbeda.

Untuk anak-anak pribumi tertentu, pemerintah kolonial mendirikan:

• Hollandsch-Inlandsche School (HIS): diperuntukkan bagi anak-anak pribumi dari kelompok tertentu.
• Hollandsch-Chineesche School (HCS): diperuntukkan bagi anak-anak keturunan Tionghoa.
• Europeesche Lagere School (ELS): diperuntukkan bagi anak-anak dari golongan Eropa.

Pemisahan tersebut menyebabkan pengalaman, kualitas, fasilitas, bahasa pengantar, dan kesempatan pendidikan setiap golongan menjadi berbeda. Pendidikan tidak digunakan sebagai ruang perjumpaan yang menyatukan masyarakat, tetapi justru menjadi salah satu sarana untuk mempertahankan pembagian sosial pada masa kolonial.

Apabila sejak awal anak-anak pribumi, keturunan Tionghoa, dan golongan Eropa belajar bersama, kemungkinan besar akan terbentuk interaksi, pertukaran pengetahuan, dan sinergi yang lebih kuat. Anak-anak pribumi juga berkesempatan memperoleh akses pengetahuan yang lebih luas.

Namun, pemerintah kolonial melihat kemungkinan tersebut sebagai ancaman. Pertemuan antarkelompok melalui pendidikan dapat melahirkan kesadaran bersama, memperkuat solidaritas, serta menciptakan kelompok masyarakat terdidik yang mampu mempertanyakan kekuasaan penjajah.

Karena alasan itulah pendidikan dipisahkan sedemikian rupa. Pengelompokan sekolah bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menjadi bagian dari strategi kolonial untuk mengontrol perkembangan intelektual dan hubungan sosial masyarakat Hindia Belanda.

Komitmen Para Pendahulu Membentuk Organisasi Guru

Riwayat para alumni sekolah guru memperlihatkan bahwa para pendahulu bangsa memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap pendidikan. Mereka memandang profesi guru bukan sekadar pekerjaan, melainkan bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Para guru mulai menyadari pentingnya membentuk organisasi karena:

• perjuangan individual tidak cukup untuk menghadapi sistem pendidikan kolonial;
• terdapat diskriminasi dalam status dan perlakuan terhadap guru;
• akses pendidikan bagi masyarakat pribumi masih sangat terbatas;
• guru memerlukan wadah untuk bertukar pendapat dan menyampaikan aspirasi;
• perjuangan pendidikan membutuhkan persatuan dan solidaritas.

Oleh karena itu, para guru mulai berkumpul, bertukar gagasan, menyampaikan pendapat, dan membentuk wadah perjuangan. Kesadaran berorganisasi tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan menuju berdirinya PGRI.

Berdirinya Persatuan Guru Hindia Belanda pada 1912

Kondisi pendidikan yang diskriminatif mendorong para guru untuk membentuk sebuah organisasi. Mereka menyaksikan adanya perbedaan status sekolah, ketimpangan perlakuan terhadap tenaga pengajar, serta terbatasnya kesempatan pendidikan bagi sebagian besar masyarakat pribumi.

Pada 1912 berdirilah Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB. Organisasi ini menjadi salah satu wadah awal yang menghimpun guru-guru di Hindia Belanda.

Pembentukan PGHB dilandasi oleh kesadaran bahwa para guru memerlukan persatuan untuk memperjuangkan kepentingan profesi dan memperbaiki keadaan pendidikan. Melalui organisasi, mereka dapat menyampaikan aspirasi secara lebih kuat daripada bergerak secara sendiri-sendiri.

PGHB dipimpin oleh Karto Soebroto. Dalam perkembangannya, muncul pemikiran bahwa perjuangan pendidikan tidak mungkin hanya dilakukan oleh guru. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan perlu dihimpun dan dilibatkan.

Pandangan tersebut menunjukkan pemahaman yang maju mengenai pendidikan sebagai sebuah ekosistem. Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh guru di dalam kelas, tetapi juga oleh tenaga kependidikan, pengelola sekolah, masyarakat, dan berbagai pihak lain yang mendukung proses pembelajaran.

Para tokoh PGHB memahami bahwa kegiatan besar tidak mungkin berhasil apabila hanya bertumpu pada satu kelompok. Perjuangan pendidikan membutuhkan kolaborasi, solidaritas, dan keterlibatan semua orang yang berkaitan dengan dunia pendidikan.

Beberapa tokoh yang disebut dalam perkembangan awal Persatuan Guru Hindia Belanda antara lain:

1. Karto Soebroto;
2. Karsodjo;
3. Atik Soewardi;
4. Soetopo Adisapoetro.

Kehadiran para tokoh tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran profesi guru telah tumbuh sejak awal abad ke-20. Mereka tidak hanya memikirkan kegiatan mengajar, tetapi juga masa depan pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, serta arah perjuangan bangsa.

Perubahan PGHB Menjadi Persatuan Guru Indonesia

Perjalanan organisasi guru terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran nasional. Nama Persatuan Guru Hindia Belanda dianggap tidak lagi sepenuhnya mencerminkan semangat perjuangan yang tumbuh di kalangan para pendidik.

Pada 1932, PGHB berubah menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI. Penggunaan kata “Indonesia” mempunyai makna politik dan kebangsaan yang sangat penting.

Pada masa itu, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Oleh karena itu, penggunaan nama Indonesia bukan sekadar perubahan istilah, melainkan bentuk keberanian untuk menegaskan identitas bangsa.

Perubahan nama tersebut menunjukkan bahwa perjuangan para guru telah melampaui persoalan profesi. Organisasi guru tidak lagi hanya berbicara mengenai pendapatan, status, atau kesejahteraan anggotanya, tetapi juga mulai menempatkan kemerdekaan Indonesia sebagai bagian dari cita-citanya.

Para guru menyadari bahwa pendidikan yang maju sulit diwujudkan selama bangsa Indonesia masih berada dalam penjajahan. Sistem pendidikan kolonial akan selalu disusun berdasarkan kepentingan penguasa, bukan sepenuhnya untuk mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat.

Karena itu, kemerdekaan dipandang sebagai syarat penting bagi terbentuknya pendidikan yang lebih adil, merata, dan sesuai dengan kebutuhan bangsa. Pendidikan diharapkan menjadi pelita yang menerangi jalan perjuangan menuju kehidupan yang mandiri.

Perubahan PGHB menjadi PGI menjadi salah satu tahapan penting dalam sejarah organisasi guru Indonesia. Tahapan tersebut menandai perluasan arah perjuangan, yaitu:

• memperkuat identitas kebangsaan Indonesia;
• menolak penggunaan identitas kolonial Hindia Belanda;
• memperjuangkan kesejahteraan guru;
• meningkatkan mutu pendidikan;
• mendukung cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Pendidikan pada Masa Pendudukan Jepang

Ketika kekuasaan kolonial Belanda berakhir dan Jepang menduduki Indonesia, keadaan pendidikan kembali mengalami perubahan. Pada awalnya, penggunaan bahasa Indonesia memperoleh ruang yang lebih besar dalam kegiatan komunikasi dan pembelajaran.

Namun, kebijakan pendidikan Jepang tidak semata-mata bertujuan mencerdaskan masyarakat. Pendidikan diarahkan untuk mendukung kepentingan militer dan politik Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.

Anak-anak sekolah tidak memperoleh pengembangan ilmu pengetahuan secara luas. Kegiatan pendidikan lebih banyak menekankan pembentukan fisik, kedisiplinan, dan kepatuhan.

Pendidikan pada masa pendudukan Jepang lebih banyak diarahkan pada:

• Senam taiso;
• Latihan baris-berbaris;
• Pembentukan kekuatan fisik;
• Penanaman kedisiplinan;
• Kepatuhan terhadap pemerintah Jepang;
• Mobilisasi pelajar untuk mendukung Perang Asia Timur Raya.

Pemerintah Jepang juga memberikan ruang bagi berkembangnya semangat nasionalisme. Akan tetapi, kebijakan tersebut mempunyai tujuan tersembunyi, yaitu memperoleh dukungan masyarakat Indonesia dalam menghadapi perang melawan kekuatan Sekutu.

Mobilisasi rakyat dilakukan melalui sekolah, organisasi, propaganda, dan latihan fisik. Dengan demikian, pendidikan pada masa pendudukan Jepang lebih banyak diarahkan untuk menyokong kebutuhan balatentara Jepang daripada mengembangkan kebebasan berpikir para peserta didik.

Pelarangan Organisasi Guru pada Masa Jepang

Pada masa pendudukan Jepang, berbagai organisasi dilarang menjalankan aktivitas secara bebas. Sekolah-sekolah mengalami pembatasan, sementara organisasi profesi dan pergerakan berada di bawah pengawasan yang ketat.

Persatuan Guru Indonesia tidak dapat menjalankan kegiatan sebagaimana sebelumnya. Ruang bagi para guru untuk berkumpul, berdiskusi, dan memperjuangkan kepentingan organisasi semakin terbatas.

Larangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pendudukan menyadari kekuatan organisasi guru. Guru mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat dan mampu memengaruhi cara berpikir generasi muda.

Apabila para guru dibiarkan berorganisasi secara bebas, mereka berpotensi menjadi kekuatan yang membangkitkan kesadaran rakyat. Oleh sebab itu, kegiatan organisasi dieliminasi dan dikendalikan.

Meskipun secara kelembagaan mengalami tekanan, semangat persatuan para guru tidak hilang. Pengalaman panjang sejak masa Belanda telah menanamkan kesadaran bahwa pendidikan dan organisasi guru mempunyai hubungan erat dengan perjuangan bangsa.

Lahirnya PGRI Setelah Proklamasi Kemerdekaan

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, para guru kembali memperoleh ruang untuk membangun persatuan. Semangat revolusi mendorong berbagai kelompok masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan, termasuk kalangan pendidik.

Seratus hari setelah Proklamasi Kemerdekaan, tepatnya pada 25 November 1945, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI lahir melalui Kongres Guru Indonesia di Surakarta.

Kelahiran PGRI tidak dapat dipisahkan dari suasana revolusi. Organisasi tersebut lahir ketika bangsa Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kembalinya kekuasaan kolonial.

PGRI menjadi kelanjutan dari perjalanan panjang organisasi guru yang sebelumnya dikenal sebagai PGHB dan PGI. Perubahan nama tersebut mencerminkan perubahan zaman, identitas, dan tujuan perjuangan.

Kata “Republik Indonesia” dalam nama PGRI menunjukkan keberpihakan yang tegas terhadap negara yang baru merdeka. Para guru menyatakan dirinya sebagai bagian dari perjuangan untuk mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia.

Tujuan PGRI pada Awal Berdirinya

Pada awal kelahirannya, PGRI menetapkan beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia.
2. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan.
3. Membela hak dan nasib buruh pada umumnya serta guru pada khususnya.

Tujuan pertama adalah mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. Tujuan ini menunjukkan bahwa PGRI tidak hanya berperan sebagai organisasi profesi. Para guru bersedia mengambil bagian dalam usaha menjaga keutuhan negara dan mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai.

Makna “menyempurnakan Republik Indonesia” mencakup usaha membangun negara agar kemerdekaan tidak berhenti pada pernyataan politik. Kemerdekaan harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat yang lebih adil, berpendidikan, sejahtera, dan bermartabat.

Tujuan kedua adalah mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Pendidikan tidak lagi boleh diselenggarakan secara diskriminatif seperti pada masa kolonial.

Pendidikan harus berpihak kepada rakyat dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sekolah diharapkan menjadi tempat yang membebaskan, mencerdaskan, serta mengembangkan potensi peserta didik tanpa membedakan asal-usul sosial dan etnis.

Tujuan ketiga adalah membela hak dan nasib buruh pada umumnya serta guru pada khususnya. Pada masa awal kemerdekaan, banyak pekerja menghadapi kondisi kehidupan yang sulit dan belum memperoleh perlindungan memadai.

Para guru, sebagai kelompok masyarakat terdidik, melihat perlunya pembelaan terhadap kaum buruh. PGRI tidak hanya memikirkan kepentingan internal anggotanya, tetapi juga memperhatikan nasib kelompok pekerja yang lebih luas.

Sikap tersebut memperlihatkan bahwa perjuangan PGRI sejak awal mempunyai dimensi sosial. Organisasi ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan guru, tetapi juga membawa semangat solidaritas terhadap masyarakat yang mengalami ketidakadilan.

PGRI sebagai Organisasi Profesi dan Perjuangan

Sejarah sebelum dan sesudah kelahiran PGRI menunjukkan bahwa organisasi guru Indonesia dibangun melalui proses yang panjang. PGRI bukan organisasi yang lahir secara tiba-tiba setelah kemerdekaan.

Perjalanan tersebut membentuk karakter PGRI sebagai organisasi profesi sekaligus organisasi perjuangan. Sebagai organisasi profesi, PGRI memperhatikan mutu pendidikan, kompetensi guru, martabat profesi, dan kesejahteraan anggotanya.

Sebagai organisasi perjuangan, PGRI mempunyai tanggung jawab untuk menjaga cita-cita kemerdekaan, membela keadilan sosial, dan memastikan pendidikan dilaksanakan untuk kepentingan rakyat.

Dua karakter tersebut tidak dapat dipisahkan. Peningkatan kualitas profesi guru harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab kebangsaan dan sosial.

Penutup

Sejarah PGRI sebelum kemerdekaan memperlihatkan hubungan yang sangat erat antara pendidikan, organisasi guru, dan perjuangan kebangsaan. Sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif justru melahirkan kesadaran di kalangan guru untuk bersatu dan memperjuangkan perubahan.

Perjalanan organisasi guru Indonesia dapat diringkas dalam tahapan berikut:

• 1912: Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB didirikan.
• 1932: PGHB berubah menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI.
• Masa pendudukan Jepang: kegiatan organisasi guru dilarang dan dibatasi.
• 25 November 1945: Kongres Guru Indonesia di Surakarta melahirkan PGRI.

PGRI lahir dengan membawa tanggung jawab besar, yaitu mempertahankan Republik Indonesia, meningkatkan pendidikan berdasarkan prinsip kerakyatan, serta membela hak guru dan kaum pekerja. Warisan tersebut menjadi pengingat bahwa guru bukan hanya pengajar, tetapi juga penjaga nilai, pembangun kesadaran, dan bagian penting dari perjalanan bangsa.